HALAMAN

PERMINTAAN DATA KEPENDUDUKAN

No Komponen Uraian
1 Dasar Hukum
  1. Undang-undang No 23 tahun 2006 sebagaimaan telah dirubah dengan Undang-undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
  2. Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Pendudukan dan pencatatan sipi
  3. Perturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
2 Persyaratan
  1. Surat permohonan kepada Kepala Dinas dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan Data Agregat Kependudukan
  2. Kartu Identitas
3 Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan
  1. Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat permohonan permintaan data
  2. Petugas Front Office melakukan konfirmasi kepada pemohon tentang maksud dan tujuan permintaan data pemohon
  3. Kadin memberikan disposisi
  4. Kasi menerima disposisi dan menyiapkan data agregat kependudukan yang diminta
  5. Menyerahkan data agregat kependudukan kepada pemohon
  6. Pemohon menerima data
4 Waktu Penyelesaian Maksimal 3 (Tiga) Hari Kerja
5 Biaya Retribusi Non Retribusi
6 Produk Layanan Data Kependudukan
7 Sarana, Prasarana dan Fasilitas Penunjang ATK, Komputer, Printer, Aplikasi SIAK
8 Kompetensi Pelaksana
  1. SDM yang memilki ketelitian, keramahan, kesabaran, integritas yang tinggi
  2. SDM yang memahami peraturan perundang-undangan tentang kependudukan
9 Jumlah Pelaksana
  1. Petugas Front Office
  2. Operator
  3. Administrator Database
10 Pegawasan Internal Pelaksana pengawasan internal dilaksanakan secara berjenang hingga di tingkat Kepala Dinas DUKCAPIL Kab. OKU Timur
11 Penanganan Pengaduan

Secara pelayanan pengaduan dapat dilakasanakn dengan cara menghubungi : 

  1. Aduan langsung melalui layanan pengaduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  2. Aduan online melalui LAPOR!-SP4N melalui website https://www.lapor.go.id
  3. Aduan melalui call center : 0813 6743 0886
12 Jaminan Pelayanan Persyaratan lengkap, pelayanan cepat dokumen kependudukan mudah didapat
13 Jaminan Keamanan Pelayanan Kerahasiaan data administrasi kependudukan
14 Evaluasi Kinerja Pelaksana Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi yang bersifat tahunan